Ekspansi pusat data AI yang pesat di seluruh Amerika Serikat menghadapi reaksi yang semakin besar dari masyarakat yang khawatir akan beban mereka terhadap sumber daya dan infrastruktur lokal. Kini, dalam sebuah langkah yang dirancang untuk meredam kemarahan publik, Presiden Trump dan beberapa raksasa teknologi besar telah menandatangani perjanjian tidak mengikat untuk menutupi biaya yang terkait dengan penyediaan listrik pada fasilitas-fasilitas tersebut. Pertanyaannya tetap: apakah janji ini benar-benar melindungi pembayar tarif, atau hanya sekedar manuver humas?
Meningkatnya Kekhawatiran Seputar Pusat Data
Pusat data AI terkenal dengan konsumsi listrik dan airnya yang sangat besar. Menurut perkiraan, satu kueri chatbot memerlukan energi sepuluh kali lipat dibandingkan penelusuran Google standar, dan OpenAI sendiri memproses lebih dari 2,5 miliar permintaan setiap harinya. Hal ini berarti penggunaan sumber daya yang sangat besar: fasilitas Google di Iowa menghabiskan 1,4 miliar galon air pada tahun 2024, sedangkan Meta menggunakan 1,39 miliar galon pada tahun 2023.
Dampaknya melampaui penggunaan air. Masyarakat sudah melakukan perlawanan terhadap pembangunan pusat data, dengan setidaknya 25 proyek diblokir pada tahun 2025 di tempat-tempat seperti Tucson, Arizona, dan Conshohocken, Pennsylvania. Warga khawatir akan kenaikan tarif utilitas, degradasi lingkungan, dan luasnya lahan yang digunakan untuk membangun fasilitas yang sangat besar ini. Sebuah studi Carnegie Mellon baru-baru ini memperkirakan tagihan listrik dapat meningkat hingga 25% di beberapa wilayah pada tahun 2030 karena permintaan pusat data.
“Ikrar Perlindungan Pembayar Tarif” Trump
Pada hari Rabu, para pemimpin Amazon, Google, Meta, Microsoft, xAI, Oracle, dan OpenAI menandatangani apa yang disebut Presiden Trump sebagai “kemenangan bersejarah” bagi keluarga Amerika. Janji tersebut mengikat perusahaan pada empat poin utama:
- Menanggung biaya peningkatan infrastruktur penyaluran listrik.
- Menegosiasikan struktur tarif terpisah dengan perusahaan utilitas.
- Menyediakan sumber daya pembangkitan cadangan selama keadaan darurat.
- Mempekerjakan talenta lokal.
Trump menegaskan bahwa hal ini akan mencegah pusat data menaikkan biaya listrik bagi konsumen. Namun, perjanjian tersebut tidak memiliki mekanisme penegakan hukum, sehingga pada dasarnya bersifat sukarela.
Iblis Ada dalam Detailnya (dan Kekurangannya)
Pemerintahan Trump mengakui bahwa penegakan hukum akan dilakukan oleh pemerintah negara bagian dan utilitas lokal melalui struktur tarif yang dinegosiasikan, namun janji tersebut tidak menentukan hukuman bagi ketidakpatuhan. Sumber anonim di pemerintahan mengakui bahwa perusahaan teknologi juga memerlukan lisensi federal untuk pembangunan pusat data.
Yang terpenting, perjanjian ini tidak membahas dampak lingkungan selain biaya listrik. Janji tersebut tidak membatasi penggunaan air, konsumsi lahan, atau masalah ekologi lainnya yang mendorong penolakan masyarakat setempat.
“Beberapa pusat data ditolak oleh masyarakat karena hal tersebut, dan sekarang saya pikir yang terjadi justru sebaliknya,” kata Trump saat penandatanganan pada hari Rabu.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah bertujuan untuk meredakan ketegangan dibandingkan mengatasi akar penyebab resistensi masyarakat.
Sebuah Gerakan Simbolik?
Janji Perlindungan Pembayar Tarif tampaknya dirancang untuk meredakan kemarahan masyarakat atas kenaikan biaya, khususnya di lingkungan dimana barang dan utilitas sehari-hari menjadi semakin mahal. Namun tanpa penegakan hukum yang konkrit, hal ini mungkin hanya sekedar isyarat simbolis.
Efektivitas jangka panjang dari perjanjian ini bergantung pada apakah otoritas negara bagian dan lokal bersedia dan mampu meminta pertanggungjawaban perusahaan teknologi besar. Jika tidak, janji tersebut berisiko menjadi janji lain yang tidak dapat dilaksanakan dan membuat masyarakat menanggung beban terbesar dari meningkatnya permintaan sumber daya AI.
